“Pengembangan layanan keuangan digital dan fintech saat ini telah mendorong perluasan akses pada layanan keuangan formal ke masyarakat yang secara tradisional terhambat untuk memperoleh layanan keuangan, karena alasan jarak, keterbatasan titik akses layanan keuangan, hambatan administratif maupun biaya,” ucap Menko Airlangga.
Berbagai program bantuan pemerintah yang disalurkan secara non tunai atau e-wallet juga telah meningkatkan inklusi keuangan nasional.
Hal ini ditunjukkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang disalurkan kepada 9,16 juta KPM, Prakerja yang telah diterima oleh lebih dari 18 juta penerima manfaat, Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah menjangkau lebih dari 43 juta debitur dengan total penyaluran kredit sebesar Rp449 triliun, Kartu Tani yang telah disalurkan kepada 10,69 juta petani dan KIP Kuliah yang telah disalurkan kepada 666,7 ribu mahasiswa.
Selain itu, BOS Non Tunai serta Program Transaksi Non Tunai pada layanan pemerintah juga telah terbukti mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Tahun depan surveinya bisa dilakukan keseluruhan, jadi semua produk yang disurvei bukan hanya yang di bawah OJK saja, tapi juga program Pemerintah lainnya. Program-program tersebut yang kita dorong sebagai jasa keuangan melalui berbagai servis, dan tiap tahun ada angkanya yang besar,” ujar Menko Airlangga.