JAKARTA, iNews.id – Kinerja sektor perbankan akan tumbuh pesat saat ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 berlangsung. Hal ini akan dibuktikan dari perputaran transaksi keuangan dan laju kredit yang meningkat pesat.
Namun, kondisi itu tetap memiliki risiko karena laju kredit yang tinggi berpotensi merugikan sektor perbankan. Calon peserta yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak dan aktif melakukan pinjaman ke bank bisa menaikkan rasio tingkat kredit bermasalah. Untuk itu, fungsi pengawasan perlu ditingkatkan dalam gelaran pesta demokrasi di tahun ini.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengaku tak merasa khawatir dengan perbankan yang memberi kredit kepada calon kepala daerah di gelaran Pilkada serentak 2018. Industri perbankan dinilai sudah cukup dewasa dalam meloloskan pinjaman kepada nasabahnya.
"Saya rasa bank-bank sudah skillfull untuk itu. Mana yang bisa diberi kredit, mana yang tidak diberi kredit. Percayalah pada industri perbankan," katanya usai menghadiri acara Pembiayaan Proyek Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) di Ballroom Grand Indonesia, West Mall, Jakarta, Kamis (18/1/2018).
Wimboh menuturkan, perbankan sudah memahami manajemen keuangan serta analisis yang harus dilakukan jika sampai terjadi adanya pinjaman yang diajukan oleh para calon kepala daerah yang digunakan untuk kepentingan selama kampanye.