Siap-siap, Mulai 2 Mei 2022 Pinjol dan Dompet Elektronik Kena Pajak

Advenia Elisabeth
Ilustrasi pinjaman online. (Dok: Okezone)

Tak hanya itu, pemerintah juga mengenakan PPh terhadap pemberi pinjaman yang memperoleh penghasilan berupa bunga pinjaman atau imbal hasil berdasarkan prinsip syariah. Penghasilan itu wajib dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) tahunan.

Pemberi pinjaman akan dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15 persen atau PPh pasal 26 sebesar 20 persen dari jumlah bruto atas bunga atau sesuai dengan ketentuan dalam persetujuan penghindaran pajak berganda.

Dalam hal ini, pengenaan pajak tersebut dilakukan oleh penyelenggara layanan pinjam meminjam. Nantinya, penyelenggara layanan wajib menyetorkan bukti pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 26 yang telah dipotong ke kas negara.

Selain itu, pihak penyelenggara layanan juga wajib melaporkan pemotongan PPh 23 dan PPh 26 dalam surat pemberitahuan masa pajak penghasilan.

Editor : Jeanny Aipassa
Artikel Terkait
6 hari lalu

Lesu, Rupiah Hari Ini Ditutup Melemah ke Rp18.268 per Dolar AS

12 hari lalu

Geger! 2,6 Juta Warga Jabar Terlibat Judi Online, Nilai Deposit Tembus Rp20,5 Triliun

15 hari lalu

Utang Pinjol Masyarakat Tembus Rp106 Triliun, OJK Catat Risiko Gagal Bayar Naik

15 hari lalu

Utang Pinjol Warga RI Menggunung hingga Rp106 Triliun, Kredit Macet Naik Jadi 5,36 Persen

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal