GANDHIAGAR, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengatakan perlu standar global aset kripto. Pasalnya, regulasi yang mengatur aset kripto masih diterapkan bervariasi di setiap negara.
Pernyataan itu, disampaikan Sri Mulyani, saat menjadi pembicara dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20, di Ghandiagar, India, Senin (17/7/2023).
Menurut dia, aset kripto merupakan salah satu instrumen yang terus berkembang, yang juga memiliki banyak peluang dan tantangan. Karenanya, perlu diatur dalam suatu standar kebijakan global.
"Saat ini, ketentuan atau regulasi yang mengatur aset kripto bervariasi antar yurisdiksi setiap negara. Dalam pertemuan ketiga FMCBG Presidensi G20 India hari pertama kemarin, saya sampaikan perlunya standar global tersebut dalam regulasi dan pengawasan aset kripto yang menganut prinsip “same activity, same risk, same regulation"," tulis Sri Mulyani dalam unggahan di akun Instagram resminya, @smindrawati, pada Selasa (18/7/2023).
Dia juga berbagi pengalaman terkait prinsip yang sama yang diterapkan dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia melalui UU P2SK. Selaras dengan agenda Bali Fintech, Sri mengatakan bahwa standar kebijakan aset kripto ini harus bisa meningkatkan perlindungan konsumen tanpa menghentikan inovasi teknologinya.
"Saya yakin, adanya standar global akan mengatasi berbagai tantangan terkait dengan aset digital seperti perlindungan konsumen, pencucian uang, pendanaan teroris, dan manipulasi pasar," ujar Sri Mulyani.
Dia menambahkan, adanya standar yang sama antar negara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri kripto sehingga menumbuhkan kepercayaan penggunanya.