JAKARTA, iNews.id - Pemerintah akan membutuhkan anggaran sebesar Rp466 triliun untuk melakukan pembangunan infrastruktur ibu kota baru. Hal ini dinilai banyak orang terlalu mahal dan seharusnya tidak menjadi prioritas.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota baru tidak akan mengganggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menekankan bahwa pemerintah akan meminimalkan penggunaan APBN.
Bahkan, berdasarkan rancangan yang dibuat, pemerintah hanya akan menggunakan APBN sebesar Rp30,6 triliun di mana pencairannya sendiri akan dilakukan secara bertahap. "Dari Rp460 triliun anggaran yang diperlukan, APBN yang dibutuhkan hanya Rp30,6 triliun. Ini pun bukan anggaran satu tahun, lima tahunlah. Jadi per tahunnya sekitar Rp6 triliun," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5/2019).
APBN ini nantinya akan digunakan sebagai sumber dana pembangunan infrastruktur utama perangkat pemerintahan, seperti Istana Negara, bangunan strategis TNI/Polri, pengadaan lahan, dan ruang terbuka hijau.
Untuk APBN yang digunakan nantinya, Mantan Menteri Keungan itu menjelaskan, pihaknya tidak akan sepenuhnya menggunakan rupiah. Namun, justru akan memanfaatkan skema asset management.