Hal ini diperkirakan dapat menghemat biaya logistik secara signifikan. "Soal pecah pos ini susah setengah mati. Kalau ini, aduh saya kayak bermimpi sekarang jadi nol," kata Suryadi.
Dengan adanya manifest generasi lll, para pelaku diwajibkan memiliki dan mengaitkan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Suryadi berharap, dengan adanya hal ini dapat meningkatkan angka penerimaan pajak.
"Wajib NPWP ini fairness, sehingga nanti bisa terhubung dengan pembayaran pajak. Sekarang masih ada yang bayar, masih ada yang enggak," ujar Suryadi.
Pada kesempata yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pelayaran Indonesia (INSA) Carmelita Hartoto mengaku sudah lama menantikan sistem yang canggih dalam pengurusan dokumen logistik. "Dari 2014 kita ribut soal dwell time, biaya logistik sangat tinggi dan pada akhirnya ini gebrakan dari Bea dan Cukai dan saya tidak sangka bisa jalan. Semua sudah terjawab dengan sistem ini," tutur Carmelita.