JAKARTA, iNews.id - Pemerintah berkomitmen terus mendorong pemberdayaan UMKM agar dapat naik kelas, karena UMKM merupakan pilar penting pembangunan ekonomi Indonesia. Sebagai bukti, sektor UMKM mampu berkontribusi terhadap PDB Indonesia sebesar 61 persen dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen dari total tenaga kerja di tahun 2019.
Berawal dari keinginan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengembangkan UMKM, pada tahun 2021 beliau meluncurkan tulisan dalam buku yang berjudul “Pembiayaan UMKM”.
“Pembiayaan bagi UMKM menjadi salah satu faktor penting yang dapat menjadi akselerator perkembangan UMKM. Tidak ada Leaders’ Declaration, baik itu dalam G20 ataupun G7, yang tidak melibatkan isu UMKM, makanya UMKM sangat penting,” ujar Menko Airlangga, dalam acara Penganugerahan Pemenang Lomba Resensi Buku “Pembiayaan UMKM” di Jakarta, Selasa (27/6/2023).
Buku “Pembiayaan UMKM” membahas peran strategis UMKM terhadap perekonomian Indonesia, bagaimana ketahanan UMKM dalam menghadapi berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, serta tantangan UMKM dalam mengakses pembiayaan terutama melalui perbankan untuk memperoleh tambahan modal.
“Melalui buku ini, berbagai kebijakan pembiayaan UMKM yang telah dikeluarkan di masa lalu, dapat menjadi pembelajaran bagi para pembuat kebijakan saat ini agar terjadi keberlanjutan,” katanya.
Menko Airlangga melanjutkan, meski jumlah UMKM di Indonesia banyak hingga mencapai 65,5 juta, share kredit UMKM dari total kredit masih berada di level rendah yakni hanya 20,99 persen.
“Selama 10 tahun terakhir rata-rata kredit tidak bergeser di kisaran 20 persen, maka Presiden Joko Widodo sudah meminta ini naik menjadi 30 persen,” tuturnya.
Dalam menghadapi tantangan pembiayaan, Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui tingkat suku bunga yang relatif rendah dan kompetitif yaitu 6 persen. Dalam pembiayaan KUR, terdapat pilihan skema yang tidak memerlukan agunan tambahan, yaitu untuk plafon KUR sampai Rp100 juta.