AS Ancam Denda Rp5 Triliun, Menko Darmin Segera Kirim Tim

Raharjo Padmo
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. (Foto: iNews.id/Isna Rifka)

Darmin memastikan usai putusan WTO, pemerintah mengubah Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan. Namun, untuk mengubah peraturan setingkat Presiden atau undang-undang (UU), pemerintah masih butuh waktu hingga 2020. “Tapi mereka bilang, perubahan Permentan dan Permendag ini belum sesuai dengan keinginan mereka," katannya.

Darmin memastikan pertemuan selanjutnya akan dilakukan secepatnya. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong komunikasi yang lebih intensif dengan pihak AS demi menjaga hubungan antara kedua negara.

“Apa sih yang mereka enggak setuju? Kata-kata yang mana? Karena kita udah ubah," katanya.

Editor : Ranto Rajagukguk
Artikel Terkait
14 hari lalu

Tingkat Pengangguran Terbuka Turun Jadi 4,65 Persen, Pemerintah Genjot Pelatihan Vokasi

1 bulan lalu

Pemerintah Siapkan Paket Stimulus Jelang 2027, Bantuan Beras hingga Insentif Perumahan 

2 bulan lalu

Punya 25 Perjanjian Dagang, Indonesia Bidik Ekspor Otomotif ke Lebih dari 100 Negara

3 bulan lalu

Airlangga Ungkap 1.800 Ton Emas di Bawah Bantal, Ini Penjelasan Kemenko Perekonomian

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal