JAKARTA, iNews.id - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengeluhkan kondisi industri nikel yang makin terpuruk pascalarangan ekspor bijih (ore) nikel sejak awal Januari 2020. Permasalahan tersebut muncul karena rendahnya harga bijih nikel yang diserap perusahaan smelter.
“Smelter sudah berdiri di sini seharusnya kami penambang makin hidup dong? Tapi kenapa pada saat smelter sudah berdiri di sini kami semakin terpuruk, semakin jatuh, dan semakin habis lah, dengan keadaan yang ada saat ini, kami selalu memohon kepada pemerintah tolong fair," ujar Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin dalam Forum Dialog Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) bertajuk Prospek Industri Nikel Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (28/2/2020).
Meidy menuturkan, harga bijih nikel di perusahaan smelter lebih rendah dari Harga Patokan Mineral (HPM) yang ditetapkan pemerintah, yaitu 30 dolar Amerika Serikat (AS) per metrik ton. Padahal, saat larangan ekspor belum berlaku, para penambang bisa menjual bijih nikel free on board (FoB) 60 dolar AS per metrik ton.
Selain harga, perusahaan smelter domestik hanya mau menyerap bijih nikel berkadar 1,8 persen. “Artinya, dalam hitungan APNI sendiri 2022 itu akan memakan nikel ore (mineral) hampir 100 juta ton per tahun. Pertanyaannya, darimana ore-nya? Kalau semua smelter hanya menyerap kadar 1,8 ore," ujar Meidy.
Di samping itu, saat penambang menaikkan kadar bijih nikel, surveyor yang digunakan bukan berasal dari rekomendasi pemerintah, melainkan ditentukan oleh perusahaan smelter.
"Surveyornya mereka yang menentukan, tidak pernah menggunakan surveyor yang direkomendasikan oleh Kementerian ESDM maupun Kemendag, kami loh bayar royalti, kewajiban, dan lain-lain berdasarkan surveyor yang ditentukan pemerintah. Sampai ke smelter, ternyata menggunakan surveyor lain, ujung ujungnya kadarnya direject," ujar dia.