Misalnya saja website maupun media sosial Kemenpan-RB atau BKN secara berkala. “Jika ada surat atau info yang beredar mengatasnamakan lembaga atau pejabat kami, sebaiknya masyarakat menanyakan kebenarannya kepada kami terlebih dahulu,” ujarnya.
Dia juga meyakinkan masyarakat hanya kemampuan diri sendiri yang dapat menentukan seseorang menjadi seorang ASN dan bukan orang lain. “Jangan mudah percaya terhadap janji-janji orang lain yang dapat meluluskan seseorang terutama jika harus membayar sejumlah uang tertentu,” tuturnya.
Seperti diketahui pemerintah menetapkan kebutuhan rekrutmen CPNS dan PPPK sebanyak 1,3 juta. Namun, dari jumlah tersebut formasi yang akan ditetapkan kemungkinan hanya akan berjumlah 711.627.
Dimana 74.384 diantaranya dialokasikan untuk instansi pusat. Dengan rincian 65.829 untuk 56 kementerian/lembaga. Sisanya 8.555 untuk 8 Sekolah Kedinasan.
Sementara itu untuk pemerintah daerah alokasi untuk rekrutmen CPNS dan PPPK berjumlah 637.243. Dengan perincian 530.149 untuk guru PPPK, 21.741 untuk PPPK nonguru, dan 85.353 untuk CPNS.