Kasus perumahan juga didominasi masalah pembiayaan. Dalam hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peran dalam pengaturan pembiayaan dan pengawasannya.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dedy S Budisusetyo menyampaikan terdapat beberapa permasalahan sektor perumahan, di antaranya biaya awal (down payment/DP) dan administrasi. "Banyak aduan mengenai pengembang yang tidak membangun rumah sesuai aturan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang tidak sesuai dengan perjanjian. "Pengembang nakal yang tidak membangun sesuai perjanjian hingga sertifikat hak kepemilikan yang tidak kunjung diserahkan bank penyalur ketika KPR telah lunas," katanya.