"Tentunya disiapkan RUU dan akan dibahas apakah revisi (UU) DKI tadi atau UU baru," ucap dia.
Selain itu, Mantan Menteri Keuangan itu juga berharap, legalitas lahan ibu kota baru juga bisa diperoleh tidak lama setelah lokasi ditentukan. Dia berharap persiapan lahan yang menjadi domain Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) bisa dimulai pada 2020.
Menurut Bambang, isu soal legalitas tanah akan memakan waktu cukup lama sekitar tiga tahun. Setelah legalitas selesai, infrastruktur dasar bisa segera dibangun secepatnya pada 2022.
"2022-2024 pembangunan dan konstruksi real. Selain infrastruktur dasar, kami sudah masuk fasilitas pemerintahan termasuk perumahan dan kebutuhan komersial," ucap dia.
Dengan demikian, Bambang menyebut proses migrasi perangkat pemerintahan baru bisa dilakukan paling cepat 2024. Sejauh ini, kata dia, belum diputuskan apakah pemindahan PNS, TNI, dan Polri akan dilakukan sebagian atau seluruhnya.