JAKARTA, iNews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja meluncurkan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit ini diperuntukkan bagi satuan tenaga kerja (satker) dalam melakukan transaksi belanja barang yang sebelumnya menggunakan transaksi tunai.
Pengamat Ekonomi Ichsanuddin Noorsy mengaku prihatin dengan implementasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakannya saat bertransaksi, pemerintah akan membayar fee ke Visa atau Mastercard selaku penyedia mayoritas kartu kredit dan debit.
"Saya sedih, karena berarti kita makin banyak bayar pada Visa dan Master. Makin banyak uang yang keluar pada Visa dan Master," katanya ditemui di Sekretariat Pergerakkan Indonesia Maju (PIM), Jakarta, Kamis (22/2/2018)
Dia menilai, ada empat syarat dalam konstruksi sistem pembayaran, efesien, cepat aman, dan andal. Dari empat syarat itu, justru menurut dia, Bank Indonesia (BI) belum mampu menangani sistem pembayaran ini.
"Menurut saya BI enggak peka memperbaiki sistem pembayaran di tengah dia diamputasi persoalan menjaga rupiah. Kenapa ini terjadi, kalau sudah aman, dia harus andal enggak boleh dibocorin credit card itu, data barang perdagangan Indonesia, bukan keamanan melindungi transaksi tapi juga tren bisnis," ujarnya menjelaskan.