Sejak awal, dia sempat melarang pemerintah untuk menggunakan kartu kredit dalam belanja barang. Namun, sarannya tidak digubris. Pasalnya, penggunaan kartu kredit tersebut justru akan membocorkan segala transaksi pemerintahan dalam membelanjakan uang negara.
"Saya lihat enggak ada kepekaan dari pejabat publik melakukan pengamanan sistem pembayaran untuk melindungi sistem pembayaran ini. Itu bahayanya menggunakan kartu kredit itu yang sudah saya protes betapa pentingnya Indonesia mencontoh Jepang, India dan Cina yang punya kartu kredit sendiri. Bahkan, satelit pun mereka enggak mau gunakan luar. Artinya, China dalam kerangka dia melakukan perlindungan diri dalam cyber war berbasis keuangan yaitu kredit. Aplikasinya adalah sistem pembayaran dan saya lihat pejabat fiskal tidak punya kepekaan dalam mengamankan sistem pembayaran Indonesia," katanya.
Sementara itu, pemerintah pada tahap pertama akan membagikan 500 kartu kredit untuk satuan kerja di bawah beberapa kementerian/lembaga (K/L) yang sudah siap mengganti uang persediaannya dengan kartu kredit.