"Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN," ujar dia.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (21,0 persen dari total ULN Pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (19,1 persen); Jasa Pendidikan (16,8 persen); Konstruksi (13,5 persen); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,1 persen).
Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
ULN swasta juga menurun. Pada Oktober 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 195,1 miliar dolar AS, atau lebih rendah dibandingkan dengan 196,7 miliar dolar AS di September 2024. Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,4 persen (yoy).
Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen (yoy) dan 0,9 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,3 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76 persen terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,4 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN.