"Ada dua skema yang akan kami utamakan yaitu kerjasama pemanfaatan dan BOT atau build, operate, and transfer di mana maksud dari pemanfaatan tersebut akan dijadikan PNBP sehingga kemudian untuk membangun ibukota baru," ucapnya.
Mantan menteri keuangan itu belum bisa memperkirakan potensi pendapatan atas monetisasi aset pemerintah tersebut. Yang jelas, APBN hanya akan menanggung 19,2 persen atau setara Rp89,4 triliun dari keseluruhan biaya pemindahan ibu kota yang mencapai
"54 persen dari KPBU (kerja sama pemerintah badan usaha) dan 26 persen investasi langsung dari BUMN dan swasta," ucapnya.
Dia memastikan, langkah ini merupakan terobosan agar pemindahan ibu kota tidak terlalu membebani keuangan negara.
"Kami tidak akan merebut atau menganggu keuangan lain yang sudah dialokasikan lima tahun ke depan tapi kita akan mencari sumber penerimaan baru yang bisa dipakai untuk pembiayaan ibu kota," tuturnya.