Selain itu, pemerintah juga perlu untuk terus memperbaiki beberapa indikator lainnya. Misalnya saja terkait mahalnya harga tanah, upah minimum hingga tarif listrik di dalam negeri. Karena hal tersebutlah yang selama ini menjadi penghambat investasi yang masuk ke dalam negeri.
Selanjutnya, Yuliot mengatakan, pemerintah juga harus memperbaiki indeks persepsi korupsi di Indonesia. Pasalnya, indeks persepsi korupsi Indonesia masih cukup tinggi yakni berada pada urutan ke-85 dari 180 negara.
Kemudian yang menurunkan biaya logistik nasional. Berdasarkan Logistic Performance Index (LPI), Indonesia berada di peringkat 46 per tahun 2019. Angka itu masih di bawah Malaysia yang berada di peringkat 41, Vietnam di peringkat 39, Thailand di peringkat 32, dan Singapura di peringkat 7.
"Dengan upaya ini ada harapan baru, dan tercermin upaya BKPM menarik investasi global, dan berbagai komunikasi perwakilan di luar, dan pemerintah juga solid dalam kegiatan investasi dari luar,” tuturnya.