Harmensyah mengatakan, pihaknya akan menggunakan Dana Siap Pakai yang ada dalam pos anggaran BNPB. Saat ini, dana tersebut sudah dimasukkan dalam belasan ribu buku rekening di BRI meski belum bisa langsung dipakai. Pasalnya, pemerintah akan memberikan pendampingan supaya tidak disalahgunakan.
"Termasuk rumah-rumah masyarakat yang rusak juga kita ambilkan dari Dana Siap Pakai. Namun mekanisme pencairannya harus jelas, sehingga dana yang diberikan ke masyarakat itu jadi rumah, bukan jadi motor atau yang lain-lainnya. Jadi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan," ujarnya.
Sedangkan mengenai pembangunan kembali rumah masyarakat Lombok yang rusak pihak BNPB masih menunggu rekomendasi lokasi pembangunan dari Kementerian ESDM berdasarkan zona patahan akibat gempa.
"Prinsipnya build back better and safer. Sekarang sudah dipetakan oleh Kementerian ESDM mana daerah patahan. Kalau misal tidak melewati daerah patahan, rumah bisa tetap dibangun di situ. Tapi kalau dia dilarang untuk membangun di tempat semula, itu harus direlokasi, dan pemda akan segera mencarikan tanah relokasi, dan pemerintah akan bangun rumah dan fasilitas dasarnya," ucapnya.
Harmensyah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik dan rumah masyarakat pascagempa bisa tuntas paling lambat 2020. Pada bulan ini, pendataan harus selesai dilakukan sehingga bisa fokus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada Septmber.
"Di Desember 2018 itu selesai pemulihan sarana dan prasaranan vital seperti sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kalau belum, Maret 2019 itu selesai dilaksanakan, sisa-sisanya di 2020 kita harapkan pemulihan pascabencana selesai," ucapnya.