Selain itu, ada juga belanja subsidi energi sehingga masyarakat bisa membayar harga BBM dan listrik bersubsidi. Semuanya itu untuk dialokasikan kepada masyarakat seluruh Indonesia.
Khusus untuk Meranti, lanjutnya, keluhan dari Bupati dapat dicek melalui data penyaluran anggaran dari kemenkeu. Jika dirasa masih ada yang kurang dan perlu diperbaiki, maka dapat dibicarakan dengan menkeu.
"Kalau ada yang perlu diperbaiki, bukan hanya 'boleh' atau 'dapat', tapi malah harus kita perbaiki. Kita bicarakan. Dengan data, dengan bicara yang baik, dengan konteks ke-Indonesiaan. Itulah cara kita semua bernegara, Indonesia," ujar Suahasil.
Dia pun meras aprihatin dengan ancaman Bupati Meranti yang ingin pindah ke negara tetangga karena merasa tidak mendapat perhatian atau alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan.
"Yang paling menyedihkan adalah ketika berpikir "pindah" negeri sebelah saja. Ini jauh dari cita-cita pendiri Republik, dan jauh dari cita-cita Indonesia," ungkap Suahasil.