Tambahan anggaran juga digunakan untuk mendukung infrastruktur kawasan industri di Kabupaten Batang seluas 4.000 Ha dan Subang 1.600 Ha) sebesar Rp9,69 triliun, peningkatan konektivitas sebesar Rp 5,57 triliun (Trans Jawa, Trans Sumatera, Kalimantan, dan Papua), pengendalian banjir Jakarta dan daerah lainnya sebesar Rp3,71 triliun, program penugasan seperti penganan Kawasan Strategis Nasional Pariwisata (KSPN), kawasan kumuh, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pembangunan venue FIFA World Cup U-20 dengan total anggaran Rp 2,71 triliun. Selain itu juga untuk perkuatan kualitas infrastruktur dan peningkatan kesiapan dan pengelolaan proyek sebesar Rp0,24 triliun.
Secara keseluruhan, pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2021 sebesar Rp149,81 triliun dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp58,55 triliun diantaranya untuk pembangunan 47 bendungan (on-going dan baru), 24 embung, 25 ribu hektar lahan irigasi baru, 120 km pengendali banjir, 20 km pengaman pantai, prasarana air baku, rehabilitasi dan peningkatan 250 ribu hektar lahan irigasi serta revitalisasi 5 danau.
Di bidang konektivitas sebesar Rp53,96 triliun diantaranya untuk pembangunan 831 km jalan, 19.888 meter jembatan, 3.116 meter flyover/underpass/terowongan, 35 km jalan bebas hambatan, serta peningkatan 1.279,5 km jalan nasional dan 2.177,5 meter penggantian jembatan. Permukinam sebesar Rp 26,56 triliun digunakan untuk pembangunan 2.012 liter/detik SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk 367.380 KK, 917 sekolah/gedung sarana dan prasarana pendidikan, 9 gedung sarana dan prasarana olahraga (termasuk dukungan Piala Dunia U-20), 17 pasar, penataan 143 hektar permukiman kumuh dan KSPN.
Selanjutnya perumahan sebesar Rp 8,09 triliun untuk pembangunan 9.210 unit rumah susun, 2.440 rumah khusus, 111.200 unit rumah swadaya dan 40.000 unit prasarana dan sarana umum. Terakhir untuk dukungan manajemen yang mencakup pembinaan kontruksi, pembiayaan infrastruktur PU dan Perumahan, pengembangan SDM, pengembangan infrastruktur wilayah, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderak sebesar Rp2,65 triliun.