JAKARTA, iNews.id - Pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2021 telah ditetapkan sebesar Rp149,81 triliun atau bertambah Rp34,23 triliun dari pagu indikatif Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar Rp 115,58 triliun. Ini menjadikannya sebagai kementerian dengan anggaran terbesar.
Apa yang akan dilakukan Kementerian PUPR dengan anggaran sebesar itu? Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memaparkan, tambahan anggaran sebesar Rp34,23 triliun merupakan dari program-program TA 2020 yang direlaksasi, terutama bagi paket-paket kontraktual yang belum lelang dan program yang pelaksanaannya secara teknis dapat ditunda.
“Pekerjaan tersebut direlaksasi atau mendelay, bukan ditunda atau bukan membatalkan. Misalnya dari paket Single Year Contract (SYC) menjadi Multy Years Contract (MYC), atau yang belum lelang kita jadikan prioritaskan pada tahun 2021. Kemudian berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan tanggal 8 Agustus 2020, kami mendapatkan tambahan Rp 34,23 triliun yang digunakan dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi,” kata Menteri Basuki dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN TA 2021 di Kementerian Keuangan, Jumat, (14/8/2020).
Menteri Basuki menjelaskan tambahan anggaran tersebut diprioritaskan pada Program Strategis Nasional (PSN) di antaranya program ketahanan seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan di DPR.
Adapun anggaran ketahan pangan sebesar Rp10 triliun digunakan untuk pengembangan Food Estate Eks PLG seluas 165.000 hektar di Provinsi Kalimantan Tengah dengan anggaran Rp 6,10 triliun. Selanjutnya food estate di luar Eks PLG seluas 60.000 hektar dengan anggaran Rp0,34 triliun, ketahanan pangan nasional melalui pembangunan bendungan dan irigasi sebesar Rp2,90 triliun, food estate di Humbang Hasundutan seluas 4.000 hektar senilai Rp 120 miliar, dan pembangunan jaringan irigasi air tanah di Belu sebesar Rp 70 miliar.