"Kemarin kita hitung 74 revisi UU sehingga kecepatan kita bersaing dengan negara lain harus kita miliki. Nanti akan kita mintakan yang namanya omnibus law sehingga kecepatan itu betul-betul ada di daya saing kita," ucapnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengatakan, omnibus law ini ditargetkan rampung dalam waktu sebulan.
"Presiden sudah memerintahkan dalam satu bulan ini kita harus menyelesaikan semua, kemudian Setkab dan Menko Perekonomian untuk mengharmonisasi peraturan perundangan dengan menggunakan omnibus law, supaya peraturan UU yang sudah tidak sesuai lagi dengan jaman sekarang itu bisa dilakukan dengan perbaikan," ujarnya di Ballroom Djakarta Theater XXI, Jakarta, Kamis (12/9/2019).
Kendati demikian, bukan berarti selama ini pemerintah tidak berupaya memotong rantai birokrasi. Pasalnya, meski pemerintah sudah berupaya memendekkan perizinan tapi hal ini masih membuat investor enggan datang ke Indonesia. Hal ini terlihat dari relokasi 33 perusahaan China yang lebih memilih negara ASEAN lain ketimbang Indonesia.
"Saya pikir kerja Menko Perekonomian dengan Setkab sudah sangat bagus. Dan kita lihat dengan negara-negara ASEAN lain kita itu negara yang sangat ribet," kata dia.
Sebelumnya, riset Bank Dunia menyebutkan sebanyak 33 perusahaan yang hengkang dari China tidak ada yang merelokasi perusahaannya di Indonesia. Perusahaan China ini sebanyak 23 perusahaan merelokasi ke Vietnam dan sisanya ke Thailand, Meksiko, dan Serbia.
Hal ini membuat Mantan Gubernur DKI Jakarta ini geram karena Indonesia tidak dapat menangkap potensi investasi tersebut. Investor justru lebih tertarik dengan negara-negara tetangga untuk menjadi tempat berinvestasi.