JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengumumkan lelang dini proyek infrastruktur tidak terlalu banyak terserap.
Dari total proyek yang ditawarkan sebanyak 6.554 paket, hanya 2.266 paket senilai Rp13,82 triliun atau 34,57 persen yang berhasil dilelang. Jumah ini jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang mana pemerintah berhasil melelang 5.172 paket senilai Rp33,02 triliun dari total 12 ribu paket.
“Ini karena ada perubahan kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP) dan perubahan mekanisme usulan penetapan pokja (kelompok kerja) ULP,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin di kantornya, Jakarta, Kamis (4/1/2017).
Perubahan ini, kata Syarif, membuat tahapan proses lelang lebih ketat karena ada tim peneliti yang membantu mengawasi kemungkinan adanya penyimpangan saat lelang paket. Tim tersebut bisa melaporkan langsung kepada Kepala ULP. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri PUPR 1011 Tahun 2017.
Selain itu, anggota pokja ULP juga kini tidak bisa lagi diusulkan oleh satuan kerja (satker) pemilik proyek, melainkan langsung dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian PUPR. Mekanisme ini, ujar Syarif, untuk menjaga independensi ULP dalam proses pengadaan barang dan jasa.