JAKARTA, iNews.id - Para perangkat desa harus bersabar untuk menikmati gaji baru yang dijanjikan pemerintah. Gaji baru perangkat desa dimungkinkan baru efektif terealisasi pada 2020 mendatang.
Salah satu pertimbangannya adalah persoalan teknis penganggaran yang sulit direalisasikan tahun ini. Meski begitu, pemerintah menegaskan komitmen untuk membuat gaji perangkat desa setara dengan pegawai negeri sipil (PNS) golongan II tetap kuat.
Pasalnya, revisi terhadap aturan teknis berkaitan dengan gaji perangkat desa bakal tuntas akhir Februari ini. Pemerintah saat ini tengah melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No 47/ 2015 tentang Perubahan atas PP No 43/2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang (UU) No 6/2014 tentang Desa.
“Kan janji sudah lho 100 persen. (Tuntutan) gaji dipenuhi lewat revisi PP. Realisasinya kan tahun anggaran baru dong. Itu yang fix. Itu yang penting. Jadi harus tahu mekanisme itu. Enggak bisa kayak kasih uang rokok,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo seusai rapat di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, kemarin.
Tjahjo mengatakan, secara teknis, anggaran memang tidak memungkinkan jika setelah ditekennya perubahan PP langsung direalisasikan. Hal ini mengingat tahun anggaran sudah berjalan dan tidak mungkin dilakukan perubahan.
“Lha ini masalah kemampuan, kan tidak bisa mengubah APBD itu (langsung). Ya tunggulah nanti kan ada pengumuman resmi. Setelah ditekennya revisi kan ada bagaimana nanti. Uang kan tidak keluar dari kantong, tapi dari APBD,” ucapnya.