Sebab itu, lanjut Erick, dengan melaporkan persoalan Garuda ke KPK akan sangat membantu permasalahan. "Di Garuda kita tidak hanya didampingi KPK, dalam arti di luar tim ya, tapi juga Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tim kami ketika kita negosiasi korupsi dengan negara lain," ujarnya.
Selain itu, dia menyebutkan kedatangannya ke KPK tidak hanya perkara korupsi, tapi juga terkait anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di BUMN. Terkait hal ini, Erick meminta KPK ikut mengawasi pelaksana PEN agar berjalan secara transparan.
"Utama kita program PEN, ini juga banyak ke BUMN dan ini harus kita jelaskan. Memang bukan ke KPK saja, ke Kejaksaan juga untuk kita jelaskan agar goverment-nya dan juga secara transparansinya harus terjaga. Itu bagian dari pekerjaan yg kita kerjakan, minta pengawalan," ujarnya.