"Tentunya nanti beban anggaran akan kita lihat apakah pegawai Pemda akan jadi beban APBD, kalau pusat akan menjadi kewajiban APBN," kata dia.
Kendati demikian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) masih belum membocorkan berapa jumlah anggaran yang akan dikeluarkan. Pasalnya, kini KemenPAN-RB masih menunggu total pegawai honorer yang menjadi PPPK.
"Dulu Menpan bilang kebijakan treatment pun akan bertahap, tahapan ini yang kita tunggu berapa yang setiap tahun direkrut untuk formasi PPPKK ini dan itu kalau tau jumlahnya baru ketahuan anggarannya," ucapnya.
Ia melanjutkan, pemrintah baru akan merealisasikan penerimaan PPPK pada tahun depan. Pasalnya, pada tahun ini pemerintah baru saja membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 238.015.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Lewat aturan ini, tenaga honorer bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK.
“Aturan ini membuka peluang seleksi dan pengangkatan bagi berbagai kalangan profesional, termasuk tenaga honorer yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK,” kata Presiden, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (3/12/2018).