Sehari sebelumnya ratusan tenaga honorer melakukan unjuk rasa ke Gedung Pemkab Simalungun. Mereka memprotes karena sejak Juli hingga September menerima gaji hanya Rp1 juta dari seharusnya Rp2 juta. Mereka menduga pemotongan ini terindikasi korupsi.
Anggota DPRD Simalungun Dadang Pramono mengatakan, seharusnya gaji tenaga honorer dibayarkan tetap Rp2 juta sebab pengajuan P-APBD telah ditolak sehingga tidak ada dasar gaji honor dipangkas.
“Tidak ada dasar Pemkab Simalungun memangkas gaji tenaga honorer karena P-APBD ditolak, jadi gajinya tetap mengacu pada APBD induk,” kata Dadang. (Ricky Hutapea)