JAKARTA, iNews.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah menghentikan sementara program kartu prakerja. Program ini dinilai harus dievaluasi ulang yang dengan menyiapkannya lebih transparan serta tidak terburu-buru.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Anggawira mengatakan, sejak awal kartu prakerja dirancang untuk situasi normal, bukan kondisi krisis karena pandemi. Imbas Covid-19 diperkirakan membuat ekonomi tumbuh 0 persen, bahkan negatif. Dampak tersebut juga menekan sektor industri, yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Sangat disayangkan pemerintah terlalu memaksakan untuk meluncurkan program kartu prakerja di situasi seperti ini. Alhasil yang terjadi adalah kurang adanya transparansi imbas keterburu-buruan tersebut. Hal ini memunculkan asumsi pada masyarakat akan adanya potensi maladministrasi yang dapat terjadi," ujar Anggawira dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020).
Mekanisme pelatihan daring/online dalam program kartu prakerja menjadi sebuah pertanyaan besar. Sebab, tidak adanya keterbukaan perihal bagaimana proses pelibatan Skills Academy (Ruang Guru), Tokopedia, Bukalapak, Sekolahmu, Pintaria, Pijar Mahir, Sisnaker, dan Maubelajarapa sehingga dapat menjadi platform digital yang terpilih sebagai mitra Pemerintah.
"Ada ruang gelap dalam pengelolaan dana APBN untuk pelatihan daring/online sebesar Rp5,6 tiliun. Telah banyak keluhan karena video pelatihan daring tersebut berisi materi yang cukup menggelikan seperti cara memasak dan memancing, apalagi ini program pemerintah dengan anggaran triliunan," tutur dia.