Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Ade Miranti Karunia Sari

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mengebut pembentukan holding BUMN minyak dan gas bumi (migas) menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham PT Pertamina (Persero).

Menteri BUMN Rini Soemarno memaparkan, pembentukan holding tersebut kini telah masuk tahap finalisasi. Tahapan itu hanya menanti Surat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait nilai saham pemerintah di PT PGN (Persero) Tbk yang dialihkan ke Pertamina.

"Oh enggak, yang paling utama ingin kita selesaikan kan untuk (holding) migas ya. Minggu ini saya rasa ini sudah finalisasi, terus melakukan analisa bersama-sama dengan eselon I Kementerian Keuangan," ujar Rini ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Rini optimistis pembentukan holding BUMN Migas akan memberi dampak positif terhadap upaya pemerintah yang ingin memajukan kegiatan sektor migas melalui perusahaan pelat merah. Dengan meleburkan PGN ke Pertamina, aset dan modal menjadi besar sehingga mudah dalam melakukan ekspansi usaha.

"Karena ini kalau masuk ke Pertamina akan menjadi modal tambahan Pertamina. Balance sheet-nya, neracanya Pertamina menjadi sangat kuat. Karena yang tadinya modal ini dicatatnya di neraca perdagangan pemerintah, sekarang pindah dicatatnya di neraca Pertamina. Jadi, jumlah itu sangat besar dan Pertamina akan menjadi sangat sehat," tuturnya.

Namun, masih ada kendala lain yang memang perlu dicermati dalam merealisasikan holding BUMN Migas, yakni valuasi saham PT Pertagas. Anak usaha Pertamina ini memang harus melebur ke dalam PGN jika holding BUMN Migas terbentuk. Hal ini untuk mengantisipasi tumpang tindih bisnis Pertagas dan PGN yang fokus dalam infrastruktur dan distribusi gas.

Rini menyatakan, untuk meleburkan anak usaha Pertamina itu ke PGN, penilaian terhadap valuasi saham memerlukan rapat pembahasan khusus. "Nilai saham Pertagas belum. Kita sedang mengevaluasi, tentunya itu tidak terlepas, jangan lupa bahwa PGN ini kan perusahaan publik. Mau Pertagas masuk ke PGN harus RUPS luar biasa lagi," ujarnya.

Sebagai informasi, pembentukan holding BUMN migas akan ditandai dengan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Pertamina. Namun, sebelum RUPST Itu digelar, Kementerian BUMN masih menunggu proses pengesahan surat KMK terkait pengalihan akta saham PGN ke Pertamina yang akan selesai di pekan ini.



Editor : Ranto Rajagukguk

BERITA TERKAIT