JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana tidak menyuntikkan dana ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada tahun 2020. Hal itu dikarenakan BPJS Kesehatan telah memperbaiki sistem, salah satunya dengan menaikkan iuran per 1 Januari 2020.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani mengatakan, pemerintah saat ini hanya bertanggung jawab menanggung iuran bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk membayar iuran sebesar 4 persen bagi para prajurit TNI-Polri hingga PNS.
"Maka, estimasi bahwa di 2020 tidak ada lagi suntikan dana (BPJS Kesehatan) seperti yang dilakukan di 2019," ujar Askolani di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2020).
Dia menambahkan, pada anggaran tahun ini pemerintah telah menganggarkan lebih dari Rp40 triliun untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), naik dari alokasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp20 triliun.
"Tentu kebijakan ini (kenaikan iuran) juga secara komprehensif akan diikuti perbaikan di BPJS Kesehatan, maupun Kementerian Kesehatan, terutama dalam hal perbaikan layanan kesehatan untuk masyarakat," ucap Askolani.
Untuk diketahui, dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan diatur, iuran bagi peserta PBI atau untuk kelas III ditetapkan naik menjadi Rp42.000, kelas II menjadi Rp110.000, dan kelas I menjadi Rp160.000.