Atas dasar itulah, kata dia, pemerintah tengah fokus merampungkan kebijakan satu peta (one map policy). Kebijakan ini diharapkan bisa menuntaskan tumpang tindih perizinan di banyak titik.
Namun, kata Hasanuddin, upaya menyelesaikan kebijakan itu bukan hal yang mudah, karena memakan waktu yang cukup lama. Banyak kepentingan yang harus didiskusikan.
"Masalah sinkronisasi bukan hal yg mudah. Itu ada aspek hukum, ekonomi, sosial, lingkungan. Menyelesaikan itu perlu waktu," ucap dia.