Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menambahkan bahwa secara spasial, sektor-sektor yang tumbuh positif di lebih dari 60 persen Provinsi adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
“Perbaikan pertumbuhan Ekonomi sudah terjadi di berbagai Provinsi. 10 Provinsi yang sudah tumbuh Positif adalah Riau (0,41 persen); Papua (14,28 persen); Sulteng (6,26 persen); Jogja (6,14 persen); Sulut (1,87 persen); Sultra (0,06 persen); NTT (0,12 persen); Papua Barat (1,47 persen); Babel (0,97 persen); dan Malut (13,45 persen),” kata Airlangga. Selanjutnya, Airlangga juga mengatakan bahwa ada 10 Provinsi yang menyumbang 77,71 persen terhadap total PDB nasional di Q1-2021.
Perkembangan Penanganan Covid-19
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa antisipasi sudah dilakukan dan ketersediaan Tempat Tidur (TT) di Rumah Sakit cukup aman. Tersedia TT untuk Isolasi sekitar 70.000, yang terisi sekitar 20.000 TT. Adapun, TT untuk ICU
seluruh Indonesia memiliki 7.500 TT, dan sudah terisi 2.500 TT. “Semoga pasca Lebaran/ liburan panjang, kenaikannya tidak tinggi, sehingga cadangan TT untuk Isolasi dan ICU tidak usah dikhawatirkan”, kata Menkes.
Obat-obatan juga dilengkapi dan stok obat- obatan di Rumah Sakit juga sudah diisi. Jumlah vaksin yang masuk ke Indonesia pada bulan Mei ini cukup banyak. Saat ini adalah momentum untuk percepatan vaksinasi agar ditingkatkan lagi dan diutamakan untuk para lansia.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo mengatakan bahwa yang perlu menjadi perhatian saat ini adalah bagaimana agar kasus Covid-19 di Indonesia tidak melonjak.
Untuk itu, bagi masyarakat yang kembali dari berpergian diharapkan kesediaannya untuk melakukan karantina mandiri di tempat masing-masing, utamanya yang baru saja bepergian dari daerah zona merah dan zona oranye. Masyarakat diharapkan patuh terhadap semua kebijakan dan aturan yang diterbitkan Satgas Pusat dan pengaturan oleh Satgas Daerah.
Penerapan PPKM Mikro tahap berikutnya, akan diperpanjang mulai 18-31 Mei 2021 dengan cakupan tetap di 30 Provinsi dan pembatasan kegiatan masyarakat tetap sama dengan tahapan sebelumnya. Para Kepala Daerah diharapkan lebih memperkuat koordinasi dengan Forkompimda, penguatan Satgas Daerah dan pemberdayaan Posko-Posko sampai ke tingkat Desa/Kelurahan dan RT/RW.