“Jadi kita bisa perkirakan sendiri berapa banyak yang jadi pengangguran baru, apalagi 97 persen serapan tenaga kerja ada di UMKM. Efek lain dari naiknya LPG 3 kg, kalau tidak hati-hati bisa sebabkan panic buying,” tuturnya.
Masyarakat akan megantisipasi dengan membeli dalam jumlah besar sebelum kebijakan kenaikan LPG dilakukan. Hal ini akan bersiko pada langkanya LPG 3 kg.
"Dan Harusnya pemerintah bisa menahan selisih harga keekonomian LPG 3 kg melalui mekanisme subsidi silang hasil windfall penerimaan negara dari ekspor minerba dan perkebunan,” ujar Bhima.
Berdasarkan simulasi kenaikan harga minyak mentah, diproyeksi pemerintah sedang mengalami lonjakan pendapatan pajak dan PNBP sekitar Rp100 triliun.
“Jika defisit kembali bengkak karena subsidi energi maka efisiensi belanja pemerintah dan penundaan megaproyek seperti IKN juga wajib dilakukan,” katanya.
“Sebagai bayangan, IKN menurut Bappenas butuh setidaknya Rp468 triliun dan 53,3 persen akan diambil dari APBN hingga 2024. Tidak ada jalan lain karena urgensi saat ini adalah stabilitas harga pangan dan energi bukan pemindahan gedung pemerintahan,” imbuh Bhima.