JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindihlahan. Hal tersebut dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan.
Jokowi memaparkan, hingga saat ini terdapat 77,3 juta hektare lahan atau 40,3 persen dari total wilayah Indonesia, yang statusnya masih tumpang tindih. Tumpang tindih status lahan tersebut mengganggu perencanaan pembangunan.
Salah satu penyebab ketidakpastian status lahan tersebut karena perencanaan pembangunan tidak berbasiskan data yang sama. "Saya minta kementerian/lembaga dan pemda bekerja sama berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan," ujar Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (6/2/2020).
Dia meminta agar kompilasi peta tematik dalam geoportal kebijakan satu peta segera diselesaikan. Kompilasi peta tematik itu akan membentuk Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) yang menggambarkan keberadaan lahan yang terindikasi tumpang tindih di setiap daerah.
"Karena itu saya minta hari ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk selesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan," ujarnya.