JAKARTA, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerapkan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) nol rupiah, antara lain untuk pendidikan kelautan dan perikanan.
Hal itu, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021. Tarif PNPB nol rupiah tersebut meliputi pelayanan di pelabuhan perikanan, penggunaan sarana dan prasarana sesuai tugas dan fungsi, pemeriksaan/pengujian laboratorium, pendidikan kelautan dan perikanan.
Menurut Kepala Pusat Pendidikan KKP, Bambang Suprakto, penerima tarif PNBP nol rupiah ditujukan untuk nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan berskala kecil.
Tarif PNPB nol rupiah itu, juga ditujukan bagi anak-anak nelayan, yang ingin melanjutkan sekolah di satuan pendidikan di bawah naungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP.
"Apa yang dimaksud tarif nol rupiah untuk pendidikan, antara lain untuk pendaftaran dan seleksi termasuk biaya pendidikan per semesternya. Ini terutama mengakomodir anak-anak dari nelayan kecil, pembudidaya kecil, pengolah kecil, petambak garam kecil, pokoknya yang kecil-kecil semua," ujar Bambang dalam Bincang Bahari KKP, secara virtual, Jakarta, Kamis (16/9/2021).