"Kalau sudah existing itu sudah ada di APBN 2020 jadi dia sudah jalan, lebih gampang daripada program baru. Yang program yang sudah jalan seperti sembako, PKH kan sudah sejak dulu," ucap Kunta.
Namun, masih ada beberapa persoalan di perlindungan sosial yang harus dikerjakan pemerintah, yaitu mengenai program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Hal ini terkait adanya keharusan pemerintah daerah memperbaiki dari sisi regulasi untuk penyalurannya. Berdasarkan data dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Transmigrasi dan Tertinggal, BLT Dana Desa yang telah tersalur mencapai Rp4,5 triliun.
"Yang agak perlu kita dorong adalah BLT dan dana desa. Untuk pemda kita kemarin masih melakukan perbaikan dari sisi regulasi tapi harapannya Juli ini sudah mulai jalan juga," kata dia.