JAKARTA, iNews.id - Masalah penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) masih menjadi tantangan utama bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke depan. Hal ini dapat dilihat banyaknya rumah tangga yang belum memperoleh rumah layak.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, masih ada 11 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni dan belum memiliki rumah sama sekali. Untuk itu, pemerintah masih menggencarkan program-program yang akan mempermudah MBR untuk dapat memiliki rumah.
Adapun program-program yang sudah berjalan antara lain, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM), dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
"Sepanjang tahun 2015-2018, Kementerian PUPR telah menyalurkan bantuan FLPP sebanyak 216.660 unit dan bantuan SSB sebanyak 558.848 unit. Pada tahun 2019, per 23 Desember 2019, penyaluran bantuan FLPP (tercatat) sebanyak 77.564 unit, dan bantuan SSB (tercatat) sebanyak 99.907 unit," tutur Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D Heripoerwanto di saat konferensi pers di Media Center Kementerian PUPR, Kamis (26/12/2019).
Adapun untuk tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung program-program bantuan pembiayaan rumah untuk masyarakat. Untuk FLPP pemerintah mengalokasikan Rp11 triliun yang akan digunakan untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah. Lalu untuk SSB pemerintah mengalokasikan Rp3,8 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran akad tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah juga mengalokasikan Rp600 miliar untuk SBUM yang akan digunakan untuk memfasilitasi 150.000 unit rumah dan Rp13,4 miliar untuk BP2BT yang akan digunakan untuk memfasilitasi 312 unit rumah