JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI geram dengan kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tidak kunjung membaik. Untuk mengatasi hal itu, diusulkan untuk membentuk panitia khusus (pansus).
Anggota Komisi XI DPR RI Misbakhun mengatakan, pansus ini bukan khusus untuk BPJS Kesehatan melainkan untuk mendesain ulang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 2019-2028. Pasalnya, kinerja yang negatif ini disebabkan kurangnya manajemen JKN.
"Kami sudah runding bahwa Komisi XI dengan Komisi IX harus membentuk pansus untuk menelusuri ini," ujarnya di kantornya, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Salah satunya, manajemen data peserta penerima bantuan iuran (PBI) JKN di mana hingga saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai PBI di BPJS Kesehatan. Sebaliknya, PBI yang terdaftar di BPJS Kesehatan justru bukanlah masyarakat miskin yang seharusnya menerima JKN tersebut.
"Mari kita duduk bersama-sama, kalau perlu kita desain ulang JKN JSN kita, jangan sampai kemudian, kita ngomong 96 plus 37 juta itu apakah orang Papua bisa mengakses?" ucapnya.