"Jadi, kita ingin membuat perusahaannya menjadi sehat dan kemudian bekerja secara optimal dengan melakukan beberapa keputusan pada sisi status piutangnya itu," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, status kilang TPPI memang tidak jelas sehingga pemerintah harus segera membuat keputusan untuk menyehatkan kilang tersebut.
"Artinya, penguasaan pemerintah, tapi ini masih harus dibuat kepastian hitung-hitungannya. Ini kan yang namanya saham segala macam harus dibuat hitam di atas putih, teken-teken, nah itu yang belum ada," ujar Menko.
Darmin enggan menyebutkan jumlah utang TPPI yang belum ditunaikan kepada pemerintah. Dia hanya memastikan apabila kilang TPPI itu beroperasi penuh, maka bisa menghemat cadangan devisa negara serta menurunkan impor.
Pertamina mengambil alih kilang TPPI karena pemilik lama memiliki utang kepada pemerintah hingga Rp2,8 triliun. Hal ini membuat status kilang tersebut seperti hidup segan mati tak mau. Apalagi, pada Februari 2016, TPPI kembali terkena kasus kondesat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merilis adanya kerugian negara sebesar 2,7 miliar dolar AS atau setara Rp35 triliun akibat TPPI mengambil kondensat bagian negara tanpa kontrak yang sah.