Pemadaman ini juga menjadi pertanda bahwa infrastruktur pembangkit PLN belum memadai. Padahal, dia menilai saat ini energi listrik menjadi keniscayaan yang harus tersedia, sebab semua kegiatan yang dilakukan masyarakat menggunakan listrik.
"Ini bisa menjadi sinyal buruk bagi daya tarik investasi di Jakarta dan bahkan Indonesia. Kalau di Jakarta saja seperti ini, bagaimana di luar Jakarta, dan atau di luar Pulau Jawa?" tutur dia.
Tulus menambah, pemerintah seharusnya berkaca pada kasus serupa di negara lain yang bertanggungjawab atas setiap kegagalan dalam pelayanan kepada konsumen.
Sebagai contoh, di Jepang, seorang menteri energi harus membungkuk selama 15 menit sebagai permintaan maaf atas kegagalan memberikan layanan kepada publik. Di Australia pada tahun 2010, listrik padam 0,5 jam saja, konsumen diberi kompensasi gratis tagihan selama satu bulan.
"Di Indonesia, pernah kah Menteri ESDM mundur, pernah kah Dirut PLN mundur karena pemadaman listrik? Ini yang harus menjadi perhatian semua publik, agar tidak selalu dirugikan," ucap Tulus.