Kedua, memfokuskan kepada pelaku UMKM atau IKM berorientasi ekspor. "Melalui peningkatan kapasitas UKM/IKM ekspor yang sudah ada, agar naik kelas dan mampu meningkatkan nilai ekspornya," ungkapnya.
Selain itu, pembinaan wirausahawan ekspor baru dari kalangan UMKM ataupun IMK.
Jumlah UKM/IKM yang ekspor pada 2020 tercatat sebanyak 13 ribuan eksportir. Namun kontribusi nilai ekspor UKM baru sebesar 11% dari total nilai ekspor tahun 2020.
Ketiga, melakukan penetrasi ke negara non tradisional market. Seperti Afrika, Timur Tengah, Eurasia dan Amerika Latin.
Keempat, utilisasi perjanjian dagang, baik PTA, FTA dan CEPA.
Kelima, implementasi dari reformasi regulasi melalui Undang-undang Cipta Kerja, yaitu penyederhanaan kepastian dalam proses perizinan dan persetujuan ekspor impor.
Kementerian Perdagangan, lanjutnya, juga telah merelaksasi 8 Peraturan Menteri Perdagangan untuk mendukung ekspor UMKM.
Selain itu, pemerintah juga mendorong para UMKM untuk onboard ke platform digital. Dengan sejumlah program antara lain gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia.
Hingga akhir 2020, terdapat 11,7 juta UKM onboard,l. Diharapkan jumlah UMKM yang go digital akan mencapai 30 juta UMKM.
Upaya pemerintah di atas, kata Airlangga tidak akan tercapai bila penanganan Covid-19 tidak dapat dijalankan dengan baik.
"Upaya PPKM Mikro dan vaksinasi gratis yang dilancarkan oleh pemerintah terbukti membawa dampak positif kepada flattening daripada kasus dan pulihnya ekonomi nasional," tutur Airlangga.
Dia menambahkan, upaya penanganan Covid-19 tersebut tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan menggunakan masker.