"Karena memang B20 itu tadinya tidak berjalan dengan baik sehingga yang nggak berjalannya itu kan enggak bisa diukur dengan mudah," tutur dia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengatakan, meski perluasan B20 baru diimplementasikan, pihaknya akan terus memonitor perkembangan untuk ke depannya. Dalam perluasan B20 ini tak menutup kemungkinan pemerintah menemukan solusi dari kendala-kendala yang ditemukan di lapangan.
"Hari ini kita mencocokkan data saja. Data berapa impact-nya kepada pengurangan impor, berapa impact-nya ke devisa, terus angka-angkanya misalnya volumenya berapa, realisasi berapa, rencana berapa, tahun depan, tahun ini. Jadi itu saja, kita diskusi panjang tentang apakah angka yang kita pakai selama ini konsisten apa tidak," katanya.
Sebagai informasi, Kementerian ESDM melihat kendala dalam implementasi perluasan mandatori B20. Kendala ini berkaitan dengan proses penyaluran sehingga tak semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersedia Solar yang sudah tercampur B20.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengatakan, hal ini terjadi karena penyediaan Solar B20 ke antarpulau membutuhkan waktu yang tak sebentar. Pasalnya, ketika sudah beda pulau maka jarak tempuh dan waktu akan menjadi persoalan krusial yang patut diperhatikan.