JAKARTA, iNews.id - Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan, tidak ada perbedaan data pangan. Data yang digunakan terkait pangan bersumber dari satu pintu yaitu Badan Pusat Statistik (BPS).
"Data yang dipegang oleh Presiden, data yang dipegang oleh Kementerian Pertanian, adalah satu. Data itu dari BPS," kata Mentan saat rapat virtual dengan Komisi VI DPR, Senin (4/5/2020).
Anggota Komisi dari Fraksi PKS, Johan Rosihan mengkritisi pernyataan Mentan bahwa stok beras dalam kondisi aman. Namun, Presiden Jokowi mengatakan, ada sejumlah provinsi yang mengalami defisit pangan.
Mentan mengatakan, defisit pangan tersebut disampaikan dirinya kepada Presiden. Dia menyebut, stok beras secara nasional aman namun arus distribusi perlu diperlancar supaya tidak ada lagi daerah yang defisit pangan.
Dalam rapat yang dipimpin Presiden Jokowi, kata Mentan, ada 7 provinsi yang defisit beras, defisit jagung 11 provinsi, defisit cabai besar 23 provinsi, defisit cabai rawit 19 provinsi, defisit bawang merah 1 provinsi, defisit telur ayam 22 provinsi.
Mantan gubernur Sulsel itu mengatakan, sesuai arahan Presiden, menginstruksikan agar semua pihak membantu agar tidak ada sumbatan distribusi di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Direktur Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan BPS, Kadarmanto sebelumnya menjelaskan data bulanan BPS hanya menghitung produksi dan konsumsi komoditas. Dengan kata lain, stok pangan tidak dimasukkan. Sementara data stok pangan diterbitkan oleh Badan Ketahanan Pangan (Kementan) yang divalidasi BPS.