"Terkait masalah turki, makro ekonomi Turki dan Indonesia pasti beda. Tata kelola utang luar negeri Indonesia dan Turki beda," katanya di Menteng Jakarta, Senin (13/8/2018).
Dia menegaskan, pemerintah terus berkomitmen menurunkan defisit anggaran supaya utang bisa melambat. Selama ini, defisit anggaran selalu di bawah batas ketentuan 3 persen terhadap PDB.
"Bahkan APBN 2018 defisit anggaran kita hanya 2,12 persen dari GDP dan APBN 2019 dalam rencana di bawah 2 persen, 1,8 persen. Akumulasi utang sekitar 30 persen dari GDP jauh berbeda dari turki," latanya.
Selain itu, kata dia, Turki saat ini juga sedang dalam tekanan AS karena pemerintah Amerika menggandakan tarif impor baja dan aluminium khusus untuk Turki masing-masing 20 persen dan 40 persen. Dia pun optimistis pemerintah bisa mengantisipasi krisis keuangan yang terjadi di Turki dengan baik.
"Saat ini tentu otoritas fiskal, makro, BI dan mikro OJK sudah dan tengah mengambil langkah kebijakan untuk memastikan makro ekonomi indonesia terjaga dengan baik," katanya.