Outlook 2022: Golden moment akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
azhfar muhammad, Iqbal Dwi Purnama

JAKARTA, iNews.id - Perekonomian Indonesia pada 2022 diprediksi akan pulih dan semakin baik dibanding tahun lalu. Ini didorong oleh sejumlah indikator yang mengalami pertumbuhan pada 2021. 

Sejumlah indikator yang dimaksud, di antaranya kredit yang mengalami peningkatkan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di level 118,5 pada November 2021, Indeks PMI Manufaktur yang masih ekspansif, perekrutan kembali yang dilakukan oleh dunia usaha. Selain itu, neraca perdagangan Indonesia yang kembali surplus pada November lalu sebesar 3,51 miliar dolar AS, yang menandai surplus 19 bulan secara berturut-turut. 

Secara kumulatif, Indonesia mencatat surplus 34,34 miliar dolar AS pada Januari-November 2021. 

"Neraca dagang kita surplus 34,4 miliar dolar AS. Dalam 19 bulan surplus terus. Belum pernah kita mengalami seperti in," kata Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin (3/1/2022). 

Sedangkan dari ekspor, Indonesia mengalami kenaikan 49,7 persen dari tahun ke tahun atau Year on Year (yoy). Kenaikan tersebut didorong upaya hilirisasi industri yang dilakukan pemerintah, yang saat ini merambah ke sumber daya minerba nikel dahulu.

Hasilnya, terjadi angka peningkatan ekspor yang secara signifikan. Dari sebelum kebijakan itu dilakukan rata-rata nilai ekspor hanya mencapai 2 miliar dolar AS, setelah diberlakukan kebijakan hilirasasi industri nilai ekspor menjadi naik mencapai 20,8 miliar dolar AS dalam satu kebijakan yang diimplementasikan pada akhir 2021.

"Ekspor kita naik setinggi itu, karena salah satunya kita menghentikan ekspor bahan mentah minerba kita yaitu nikel," ujarnya.

Indikator konsumsi dan produksi juga semakin menguat dalam beberapa bulan terakhir. Terlihat dari angka keyakinan konsumen yang telah meningkat dari sebelumnya pada Maret 2021 hanya mencapai 113,8 persen. Pada November 2021, telah meningkat yang mencapai 118,5 persen.

Dengan capaian tersebut, Jokowi berharap pertumbuhan perekonomian dalam negeri semakin membaik pada tahun ini di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia. Dia pun meyakini, Indonesia bisa menghadapinya dengan kerja keras. 

Adapun tantangan yang akan dihadapi Indonesia tahun ini, mulai dari varian baru Covid-19 Omicron, kenaikan inflasi, tapering off, kelangkaan energi dan lainnya yang bisa mengganggu ekspor Indonesia.

“Namun saya meyakini dengan semangat kerja keras kita  bersama, tantangan-tantangan itu akan bisa kita lalui dengan baik,” ucap Jokowi.

Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2 Persen

Dengan kondisi yang baik tersebut, Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan berbagai peluang yang ada untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada 2022. Ini merupakan golden moment Indonesia untuk melakukan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan di tengah optimisme tersebut, ekonomi Indonesia ditargetkan bisa tumbuh 5,2 persen pada tahun ini. 

"Proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2022 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut bisa dicapai dengan catatan penanganan pandemi sistematis dan pelaksanaan program vaksinasi secara konsisten.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi tahun ini juga masih bergantung pada kebijakan ekonomi fiskal maupun moneter yang tepat, pembukaan lapangan kerja, dan transformasi. 

Bank Indonesia (BI) sempat memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini akan berada di kisaran 4,7-5,5 persen, naik dibanding tahun lalu. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh berlanjutnya perbaikan ekonomi global yang berdampak pada kinerja ekspor yang tetap kuat, serta meningkatnya permintaan domestik dari kenaikan konsumsi dan investasi. Ini didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan. 

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun ini,  pemerintah akan tetap memberikan dukungan kepada dunia usaha untuk menjaga proses keberlangsungan usaha selama masa pemulihan. Khusus untuk UMKM, berbagai program telah diberikan antara lain Subsidi Bunga, Penempatan Dana Pemerintah pada Bank Umum Mitra untuk mendukung perluasan kredit modal kerja dan restrukturisasi kredit UMKM, Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, Banpres Produktif Usaha Mikro, Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung, dan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah (DTP). 

Pemerintah juga akan menjaga fleksibilitas APBN dan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pelaksanaan Program PEN ini akan dilanjutkan di 2022 untuk mengantisipasi perluasan dampak Covid-19 di tahun ini. Pemerintah telah menyediakan alokasi anggaran sebesar Rp321,2 triliun pada 2022. 

Alokasi program PEN di tahun 2022 akan diarahkan untuk mendorong perekonomian melalui 4 Klaster Program, di antaranya Kesehatan Rp77,05 triliun, Perlindungan Masyarakat Rp126,54 triliun, Program Prioritas Rp90,04 triliun, dan Dukungan UMKM dan Korporasi Rp27,48 triliun.

"Pentingnya pemulihan kesehatan masyarakat juga akan tetap menjadi prioritas utama," ujar Airlangga. 

Di saat yang sama, upaya penguatan program perlindungan sosial yang berfokus pada masyarakat miskin dan rentan juga akan dilakukan untuk membantu menjaga pemenuhan kebutuhan dasar. Upaya penguatan ini juga akan diringi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala sehingga dapat meningkatkan efektivitas program.

Di samping itu, meski pandemi memunculkan berbagai tantangan, pandemi juga telah mengakselerasi digitalisasi dan inovasi. Selama pandemi, perilaku masyarakat dipaksa untuk berubah dengan lebih mengadopsi teknologi digital. Tingginya pemanfaatan teknologi digital menjadikan ekonomi digital sebagai peluang baru bagi ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian pada 2021 akan menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimistis terhadap pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada 2022. Dia menjelaskan, penguatan sinergi dan inovasi ditujukan untuk menciptakan imunitas massal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan. 

"Di samping itu, memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural," ucapnya. 

Adapun respons bauran kebijakan BI yang bersinergi dengan kebijakan ekonomi nasional akan terus mengawal perekonomian pada tahun ini. Inflasi rendah dan terkendali pada sasaran 3±1 persen pada 2022 didukung kenaikan kapasitas produksi nasional melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat di dalam perekonomian. 

Defisit transaksi berjalan rendah, pada kisaran 1,1-1,9 persen pada 2022. Stabilitas sistem keuangan terjaga, kecukupan modal tinggi, dan likuiditas melimpah. Dana Pihak Ketiga dan kredit akan tumbuh 7,0-9,0 persen dan 6,0-8,0 persen pada 2022. Ekonomi-keuangan digital akan meningkat pesat. 

Pada 2022, nilai transaksi e-commerce diperkirakan mencapai Rp530 triliun, uang elektronik Rp337 triliun, dan digital banking lebih Rp48.000 triliun.

Adapun bauran kebijakan BI pada tahun ini akan terus disinergikan dan sebagai bagian dari arah kebijakan ekonomi nasional untuk mengakselerasi pemulihan sekaligus menjaga stabilitas perekonomian. 

Sementara itu, Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menilai sejumlah sektor di tahun ini, yang harus menjadi fokus dalam menaikan pertumbuhan ekonomi adalah ekonomi digital, sektor pertanian, dan sektor industri manufaktur.

Namun terdapat sejumlah kebijakan yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi tahun depan, seperti pengetatan fiskal dan potensi inflasi akibat kenaikan beberapa komoditas. 

“Kebijakan normalisasi global meskipun akan direspons oleh BI dengan menaikkan suku bunga masih akan tetap akomodatif mendukung pemulihan ekonomi dan untuk mengantisipasi kenaikan lonjakan kasus Omicron kami masih akan terus mendalami,” tuturnya. 

Sedangkan untuk sektor yang bisa menjadi peluang di tahun ini, di antaranya ekonomi digital, sektor pertanian, dan sektor industri manufaktur.

“Pada tahun 2022 di sektor pertanian tidak akan terjadi krisis pangan karena faktor-faktor penyebab krisis pangan tidak ada dan sepanjang tahun 2021 pasokan pangan cukup terjaga,” kata dia.

Namun, harga komoditas seperti vegetable oil mengalami lonjakan yang sangat tinggi sehingga mengurangi daya beli masyarakat. Di sisi lain, sepanjang 2021, Indonesia masih sangat bergantung pada beberapa komoditas, seperti  impor gandum, kedelai, bawang putih, dan gula. 

“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena jika terjadi volatilitas pangan internasional, maka akan sangat mengganggu daya beli kondisi domestik sehingga hal tersebut perlu diantisipasi,” ujarnya. 


Editor : Jujuk Ernawati

BERITA TERKAIT