JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak masyarakat jasa konstruksi Indonesia untuk memberikan perhatian serius terhadap keselamatan konstruksi lewat pencanangan Gerakan Nasional Keselamatan Konstruksi (GNKK). Kampanye tersebut tidak hanya ditujukan kepada institusi yang memakai jasa konstruksi, tetapi juga kontraktor penyedia jasa.
Kementerian PUPR telah melakukan evaluasi secara seksama dengan melibatkan para ahli dan pihak terkait atas beberapa kejadian kecelakaan dalam pelaksanaan konstruksi belakangan ini.
"Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat regulasi yang sudah ada terkait keselamatan di sektor jasa konstruksi dengan dibentuknya Komite Keselamatan Konstruksi (KKK)," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimulyono, di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (29/1/2018).
Pembentukan komite ini berdasarkan Keputusan Menteri PUPR Nomor 66/KPTS/M/2018 yang telah ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2018. Komite yang beranggotakan para ahli ini bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi potensi bahaya tinggi, investigasi kecelakaan konstruksi, serta memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR.
"Sudah lama kami pikirkan untuk membentuk KKK, karena selama ini kalau ada kejadian siapa yang harus maju duluan, mirip dengan KNKT kalau dalam transportasi. Jadi kalau nanti ada kejadian komite itu yang maju duluan," ujarnya.