JAKARTA, iNews.id – Pemerintah akan membentuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Infrastruktur. Penyatuan perusahaan BUMN Karya ini ditargetkan dilakukan pada akhir Desember 2018.
Deputi Bidang Infrastruktur Kementerian BUMN Hambra Samal mengatakan, pihaknya berusaha menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pembentukan holding tersebut pada hari ini. Meskipun secara hukum, pembentukan holding baru resmi saat penandatanganan akta inbreng.
"Lagi diusahakan kalau bisa semua terjadi hari ini, kalau tidak hari ini kita liat tanggal 2 atau 3 (Januari 2019). Tapi sampai hari ini kita berusaha hari ini," ujarnya di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (31/13/2018).
Dalam penerbitan PP ini, pihaknya masih menunggu Keputusan Menterin Keuangan baru bisa diterbitkan. Pasalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus menetapkan nilai valuasi aset dari perusahaan yang akan digabungkan dalam holding infrastruktur.
"Setelah itu tinggal penandatanganan akta inbreng. Valuasi sudah selesai semua, tinggal penetapan nilainya aja," kata dia.