Kendati demikian, jika PP tidak bisa diterbitkan hari ini maka pembentukan holding infrastruktur maksimal ditargetkan 2 Januari mendatang. "Maksimal 2 Januari diusahakan. Hari ini PP tinggal di Presiden. Semoga Presiden bisa menerbitkan PP-nya, Menkeu bisa terbitkan putusan nilai. Ya bisa kita selesaikan," ucapnya.
Sementara untuk pergantian nama holding akan dilakukan saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun depan. "Kan persero itu kalau dinama PT BUMN dua hal, status karena dimiliki negara. Lengket di belakang akta jadi sekaligus jadi nama. Statusnya terakhir pas tanta tangan akte nama perubahan anggaran dasar," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno menargetkan pembentukan holding tersebut bisa dilakukan pada akhir Desember 2018. Nantinya, dua holding BUMN ini akan beranggotakan para perusahan BUMN Karya.
Holding BUMN infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan, yakni PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk holding, dan didukung anggota holding yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero).