JAKARTA, iNews.id - Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan ada dua hal yang harus dikaji pemerintah terkait rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertama, memberikan gaji atau insentif sesuai dengan kinerja PNS dan PPPK. Hal ini pun dilakukan untuk menciptakan kementerian atau lembaga (k/l) yang berkinerja dan berdampak.
“Apalagi saat ini kenaikannya masih dalam tahap yang minimalis. Memang kenaikan gaji PNS adalah suatu hal yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan juga menjaga daya beli,” ujar Piter Abdullah, kepada iNews.id, Rabu (30/5/2023).
Kedua, perlu mengkaji kenaikan gaji PNS dan PPPK berdasarkan bobot kerja, untuk menghilangkan kecemburuan yang selama ini terjadi lantaran perbedaan tunjangan kinerja (tukin) antar k/l.
Dengan demikian, lanjutnya, kajian mengenai kenaikan gaji dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kinerja dan bobot kerja. Piter menilai, kenaikan pun nantinya disesuaikan dengan kinerja dan bobot kerja tersebut.