"Di dalam korporasi saya kira ada kewajiban-kewajiban yang sebagai pemegang saham seperti apa. Itulah yang sedang dinegosiasikan, sebesar apa tanggung jawabnya, kontribusinya," ucapnya.
Apa pun cara pengambilan saham tersebut, pemerintah berupaya agar 51 persen saham di Freeport menjadi milik negara.
"Kalau sepakat kenapa tidak? kan bisa saja. Sama dengan case ini. jadi tidak masalah yang penting 51 persen kewajiban (terpenuhi)," kata dia.
Alotnya negosiasi tersebut membuat pemerintah kembali memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara Freeport yang berakhir 31 Desember kemarin menjadi 30 Juni 2018. Dengan demikian, Freeport sudah memperpanjang izinnya sebanyak tiga kali terhitung sejak Februari 2017.
"Karena sesuatu hal, negosiasi kita perpanjangan sampai Juni 2018," tuturnya.